Kalau PKS PAN 500M, Gimana Balik Modalnya? Korupsi Dong!

Membaca pernyataan elite Demokrat yang menyebut Sandiaga telah membayar PAN dan PKS masing-masing 500 Miliar rupiah, jujur membuat saya tersenyum. Ternyata murah juga harga sebuah partai politik di Indonesia. haha


Awalnya kita tak terlalu yakin Sandiaga akan menjadi Cawapres Prabowo, sebab mereka sudah melakukan ijtima ulama dan menghasilkan Somad serta Salim Segaf sebagai rekomendasi Cawapres.

Tapi rupanya benar, Sandiaga akhirnya dipilih sebagai Cawapres Prabowo. Sehingga tuduhan elite Demokrat yang menyebut Sandiaga telah membeli PKS dan PAN sebesar 500M agar menerimanya sebagai Cawapres mendapat konfirmasi. Tuduhan tersebut ternyata bukan sekedar fitnah atau tuduhan emosional.

Melihat kondisi seperti ini, saya merasa sedih sekali. Ternyata partai politik itu ada bandrol harganya. Ribut-ribut soal Cawapres, ijtima ulama dan pemilihan kader, semuanya selesai setelah ditabok uang berkardus-kardus. Bahkan saking gembiranya mendapat 500M, PKS menyebut Sandiaga sebagai santri post-islamisme. Padahal dulu Sandiaga ini sekolahnya di sekolah katolik. Sejak kapan sekolah katolik menghasilkan santri? Ya sejak PKS dapat 500M lah, masa masih ditanya. Hahaha

Lebih dari itu saya jadi bertanya-tanya, jika PKS dan PAN mendapat kompensasi masing-masing 500M, lalu Gerindra dan Demokrat dapat berapa? Bagaimanapun dua partai ini juga ikut tanda tangan, dan rasa-rasanya mustahil gratisan, karena akan ada kecemburuan sosial. 500M itu uang yang lumayan, berkardus-kardus. Bisa buat beli kuda baru sebegai pelipur lara setelah kalah nanti.

Logikanya begini. Kalau Demokrat, mungkin kompensasinya lebih kecil. Sebab Demokrat sudah terjepit dan tak punya pilihan. Tapi ya tetap harus ada, sebab juga ikut tanda tangan. Sementara kompensasi untuk Gerindra harusnya jauh lebih besar dari PKS dan PAN. Eh tapi Sandiaga kan memang kader Gerindra? Iya, tapi Gerindra kan punya Prabowo. Masa PAN PKS dapat tapi Gerindra nggak dapat? jelas harus lebih besar dari PAN dan PKS supaya adil.


Dalam kacamata warga biasa seperti kita, jelas uang 500M itu sangat besar sekali. Saya dan mungkin banyak dari kita di sini belum pernah lihat jumlah uang sebanyak itu. tapi dalam kacamata politik dan pebisnis ala Sandiaga, itu adalah harga yang wajar untuk dibayarkan. Ya bagaimana, La Nyalla untuk maju sebagai Cagub saja ditanya 200M oleh Prabowo, apalagi ini posisi Cawapres. Dua atau tiga triliun rasanya tidak berlebihan untuk sebuah tanda tangan rekomendasi partai.

Jadi jangan heran kalau ijtima ulama tidak didengarkan. 500M itu banyak lho, bisa buat nikah lagi sampai sempurna, empat istri. Jadi ya lupakan saja soal Salim Segaf atau Somad.


Sebagai warga biasa, saya hanya bertanya-tanya, jika uang tanda tangan rekom Capres Cawapres saja sudah triliunan rupiah, ini gimana cara balik modalnya? Dalam kacamata pengusaha atau pebisnis, setiap rupiah yang kita keluarkan harus ada hasilnya. Bukan sekedar mendapat nama dan gaya-gayaan, tapi juga uang cash atau keuntungan yang lebih besar dari bunga bank.

Sementara kita tahu gaji Presiden hanya sekitar 60 juta perbulan, sudah termasuk tunjangan. Dan gaji wakil Presiden beserta tunjangannya hanya sekitar 40 juta, tak jauh dari gaji kebanyakan kita. Sekali lagi saya jadi terpikir, ini gimana balik modalnya? Coba bayangkan, orang gila mana yang rela mengeluarkan uang lebih dari 1 triliun hanya untuk gaji puluhan juta?

Ya tapi itu kacamata kita, kacamata orang awam. Kita harus membuka mata, bahwa negeri ini memang kaya raya. Tak perlu membayangkan yang aneh-aneh, kita lihat saja catatan sejarah perampokan terhadap APBN kita selama ini. Mari kita lihat beberapa korupsi besar di jaman SBY. Proyek e-KTP senilai 5.9 triliun. Dikorupsi 2.3 triliun. Untuk DPR 250 miliar, Kemendagri 250 miliar. Luar biasa bukan?

Itu baru satu, dan yang terungkap KPK. Yang tak terungkap? Jelas lebih banyak. Buktinya 10 tahun negeri ini tak melakukan banyak pembenahan, padahal APBN kita sama banyaknya. Sementara apa yang dilakukan Jokowi dalam 4 tahun ini sudah jauh lebih banyak dari 10 tahun sebelumnya.

Sekarang kita dihadapkan pada pilihan apakah ingin mengulangi periode 10 tahun lalu, atau 32 tahun masa orba? Dimana perampokan terhadap APBN dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Ataukah kita akan memilih kelompok yang sudah terbukti bekerja dan memberikan perubahan luar biasa untuk negara kita? Keputusannya di tangan anda semua. 

Begitulah kura-kura.

Sumber

Tweet